Home Pemerintah yang Alergi Kritik dan Buta Data Potret Kegagalan Pembangunan di Kabupaten Pesawaran

Pemerintah yang Alergi Kritik dan Buta Data Potret Kegagalan Pembangunan di Kabupaten Pesawaran

June 8, 2025

Assalamualaikum wr. wb.
Tabik Pun!

Pendahuluan
Kabupaten Pesawaran, yang dikenal dengan potensi alam dan budaya yang kaya, seharusnya mampu menjadi contoh pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Namun, berbagai indikator menunjukkan bahwa pembangunan di daerah ini mengalami stagnasi, bahkan kemunduran, akibat kebijakan yang tidak berbasis data dan sikap pemerintah yang enggan menerima kritik.

Kemiskinan yang Membandel
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesawaran, persentase penduduk miskin pada tahun 2023 mencapai 12,89%, dan meskipun mengalami penurunan menjadi 11,86% pada tahun 2024, angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung.
Garis kemiskinan di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp503.645 per kapita per bulan, menunjukkan bahwa banyak warga masih hidup di bawah standar kesejahteraan minimum.
Ketimpangan Sosial dan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur yang tidak merata memperparah ketimpangan sosial di Kabupaten Pesawaran. Wilayah-wilayah seperti Punduh Pidada dan Way Lima masih mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sementara itu, proyek-proyek pembangunan lebih banyak difokuskan pada kawasan wisata dan pusat kota, meninggalkan daerah-daerah terpencil dalam kondisi terbelakang.
Inefisiensi dan Penyimpangan Anggaran
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung menemukan 16 temuan bermasalah terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesawaran tahun 2022.
Salah satu temuan mencakup pemborosan anggaran sebesar Rp724.896.996 untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak terkait langsung dengan urusan pemerintahan.
Selain itu, proyek pembangunan rumah dinas bupati dengan nilai temuan sebesar Rp378 juta baru dikembalikan sebesar Rp10 juta ke kas daerah, menunjukkan lemahnya tindak lanjut terhadap temuan BPK.
Dugaan Korupsi dalam Proyek Pendidikan
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menerima laporan dari DPP KAMPUD terkait dugaan korupsi dalam enam proyek pembangunan ruang kelas baru di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2023, dengan nilai total mencapai miliaran rupiah.
Kasus ini menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Pemerintah yang Alergi Kritik dan Minim Transparansi
Sikap pemerintah Kabupaten Pesawaran yang enggan menerima kritik dan minim transparansi memperparah kondisi pembangunan. Dokumen-dokumen penting seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sulit diakses oleh publik, menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, kritik dari masyarakat dan media seringkali tidak ditanggapi secara konstruktif, menciptakan iklim ketakutan dan apatisme di kalangan warga.

Kesimpulan
Kegagalan pembangunan di Kabupaten Pesawaran bukan semata-mata akibat keterbatasan sumber daya, melainkan karena kebijakan yang tidak berbasis data, inefisiensi anggaran, dan sikap pemerintah yang tertutup terhadap kritik. Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Oleh : Mohammad Medani Bahagianda
(Dalom Putekha Jaya Makhga)

Referensi: