Assalamualaikum wr wb
Tabik Pun!
Kegagalan Struktural dan Sistemik
1 Defisit Pengawasan dan Akuntabilitas DPRD
• Meskipun DPRD menggelar paripurna untuk menyampaikan LHP BPK (10 Juni 2025), laporan tersebut hanya bersifat formalitas tanpa sanksi konkret. DPRD gagal memaksa eksekutif untuk menindaklanjuti rekomendasi, menunjukkan kekurangan kewenangan dan keberpihakan yang menurun.
• Contoh nyata adalah proyek SPAM (air baku) yang gagal dengan biaya sekitar Rp 8,3 miliar, yet tidak diaudit tuntas. DPRD tidak mendorong audit penuh, mencerminkan ketidakberdayaan lembaga perwakilan.
2 Eksekutif yang Otoriter dan Politisasi Anggaran
• Bupati Pesawaran cenderung mendominasi jalannya eksekutif, menggunakan opini WTP BPK (9 tahun berturut-turut) sebagai ‘tameng’ legitimasi, bukan modal perbaikan nyata.
• Alokasi anggaran di sektor infrastruktur (belanja modal) menyusut dari rata-rata 25% (2015–2018) menjadi sekitar 18% (2019–2023). Ini menunjukkan relokasi anggaran tanpa transparansi ke sektor vote-getter bagi eksekutif.
• Terdapat polarisasi kepentingan karena proyek yang diprioritaskan bersifat politis, rumdis, SPAM, sekalipun bermasalah, daripada sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktu desa.
3 Lemahnya Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal
• Inspektorat dinilai mandul: temuan serius di Dinas PUPR sebesar Rp 3,8 miliar belum diselesaikan.
• BPK menemukan pelanggaran besar: Realisasi dana BOS tak tertib Rp 379 juta, pelanggaran honor PU/BBM di Dinas PUPR sebesar Rp 43 juta, dan kelebihan bayar rumah dinas pemda Rp 499 juta .
• Dampak buruk: sebagian dana temuan belum dikembalikan penuh (masih ada Rp 3,065 miliar yang belum direstitusi).
Dampak Sosial dari Pembangunan Gagal
1 Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Menurun
• Banyak sekolah tidak memenuhi standar fisik atau rusak berat, foto dan laporan warga online menyuarakan hal ini.
• Program BOS tersalah alokasi, sementara pengawasan guru dan mutunya tetap rendah.
2 Peningkatan Kemiskinan dan Ketimpangan
• Garis kemiskinan per kapita tahun 2024 mencapai Rp 522.396/bulan, dengan persentase penduduk miskin sebesar 12,89% (2023) – lebih tinggi dari rata-rata Lampung (12,34%).
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pesawaran 2023 tercatat 67,70, masih di bawah IPM provincial (71,04). Artinya, belanja besar dan WTP tidak serta merta berujung peningkatan kualitas hidup rakyat.
3 Erosi Kepercayaan Publik
• Warga memahami bahwa proyek penting tetap bermasalah, seperti SPAM yang gagal dan kini sering dijadikan bahan ejekan serta muncul narasi kekacauan (“benang kusut”).
• Aktivis lokal, seperti LSM TEGAR, menuntut audit SPAM dan menyoroti lemahnya peran APH dan DPRD.
Interaksi dengan Isu Kekinian
1 Transparansi di Era Digital
• Meski ada wacana penggunaan data rumah tangga (DTKSEN) triwulan II 2025 , pengawasan publik tetap rendah.
• Insiden gudang BBM subsidi ilegal atau fiber-optic tanpa izin mencerminkan lemahnya akar tata kelola daerah.
2 COVID-19 dan Daya Tahan Sistem
• Program penanggulangan COVID-19 tak diikuti dengan peningkatan sistem kesehatan regional. IPM dan AHH masih stagnan dibanding provinsi.
3 Aktivisme dan Desentralisasi
• Wacana dari DPRD: “Unjuk rasa, ratusan warga geruduk DPRD” menunjukkan munculnya protes tajam, akan tetapi aspirasi ditanggapi lemah oleh DPRD dan Pemkab.
Analisis Kebijakan dan Politisasi Pembangunan
1 RPJMD dan Realisasi APBD
• RPJMD Pesawaran 2021–2026 menargetkan peningkatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
• Namun realisasi memihak proyek simbolik (rumdis, irigasi rutinitas sumber daya politik) bukan pelayanan dasar.
2 Politik Anggaran
• Penurunan belanja modal menunjukkan kecenderungan alokasi anggaran untuk operasi birokrasi dan biaya politik (haji instansi, pertemuan).
• Transparansi dicitrakan lewat WTP, tapi implementasinya justru menutup mata terhadap integritas dan kualitas.
3 Politik Eksekutif yang Menekan DPRD
• Ada kecenderungan politisasi: DPRD tunduk kepada eksekutif. Retorika resmi seperti “kita akan tindak lanjuti” sering kosong tindakan nyata .
Kritik Berbasis Data
- IPM di bawah provinsi, IPM Kabupaten 2023 hanya 67,70 vs provinsi 71,04
- *Kemiskinan tinggi *: 12,89% penduduk miskin 2023 > provinsi 12,34%
- *Temuan BPK PUPR *: Proyek infrastruktur bermasalah Rp 3,8 miliar
- *Temuan BPK BOS *: Salah kelola dana BOS Rp 379 juta
- *Temuan BPK Rumdis *: Kekurangan volume & spesifikasi, kelebihan bayar Rp 499 juta
- *Garis kemiskinan *: Rp 522.396/bulan (2024)
Analisisnya tegas: ketimpangan anggaran, lemahnya monitoring, dan politisasi mengakibatkan rendahnya hasil pembangunan yang terdampak oleh data nyata.
Poin Utama Kritik dan Saran Progresif
- DPRD harus ambil peran aktif: menggunakan hak interpelasi dan angket. Bukan sekadar forum paripurna tanpa aksi nyata.
- BPK, Inspektorat, dan APH harus tuntas dengan audit penuh SPAM, rumdis, BOS, dan infrastruktur lain. Publik berhak tahu.
- Perubahan sistem politik lokal: mendorong DPRD menjadi lembaga pengawas yang efektif, bukan lembaga legitimasi rapuh.
Sepuluh tahun pembangunan di Pesawaran ditandai oleh prestasi administratif, 9 kali WTP, namun gagal mendorong perubahan nyata masyarakat. Kalkulus data menunjukkan:
• IPM stagnan,
• Kemiskinan masih tinggi,
• Infrastruktur penting buruk kualitasnya,
• Dana publik terkorupsi lewat proyek simbolis,
• DPRD dan inspektorat mandul, sementara eksekutif menguat tanpa akuntabilitas.
Konsekuensinya adalah tragedi sosial: generasi muda terbelenggu bangunan tak layak, infrastruktur masyarakat tidak berfungsi, keyakinan warga pada pemerintahan menipis.
Tidak cukup dengan opini WTP. Diperlukan keberpihakan nyata terhadap rakyat: pengawasan tegas, politisasi anggaran dibalik verifikasi hakikat, dan transformasi demokrasi lokal.
Kegagalan struktural ini hanya bisa diperbaiki melalui gerakan masyarakat serta reformasi kelembagaan DPRD, Inspektorat, dan APBD di bawah kendali rakyat yang sadar.
Oleh : Mohammad Medani Bahagianda
(Dalom Putegha Jaya Maghga)
Sumber :
DPRD Pesawaran Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LHP BPK RI
https://headlinelampung.com/2025/06/10/dprd-pesawaran-gelar-rapat-paripurna-penyampaian-lhp-bpk-ri/?utm_source
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesawaran 2023
https://pesawarankab.bps.go.id/id/publication/2023/12/28/0bebe073a064fa1444810ac3/indeks-pembangunan-manusia–ipm–kabupaten-pesawaran-2023.html?utm_source
Ketua Lsm Tegar Minta Bpk Ri Audit Proyek Spam Kabupaten Pesawaran Lampung Yang “Gagal”g
https://buserekspose.com/t.ly/0VhW/ketua-lsm-tegar-minta-bpk-ri-audit-proyek-spam-kabupaten-pesawaran-lampung-yang-gagal/?utm_source
Dinas PUPR Pesawaran Belum Menindaklanjuti Seluruh Rekomendasi BPK Terkait Kelebihan Bayar
https://lampungmonitor.com/bpk-lampung/dinas-pupr-pesawaran-belum-menindaklanjuti-seluruh-rekomendasi-bpk-terkait-kelebihan-bayar/?utm_source
Temuan BPK, Realisasi tak Teritib Disdikbud Pesawaran Capai Rp 379 Juta
https://web.lintaslampung.com/temuan-bpk-realisasi-tak-teritib-disdikbud-pesawaran-capai-rp-379-juta/?utm_source
Dinas PUPR Pesawaran Segera Tindaklanjuti Temuan BPK
https://lampungnewspaper.disway.id/read/9761/dinas-pupr-pesawaran-segera-tindaklanjuti-temuan-bpk?utm_source
Waduh, Proyek Rumdis Bupati Pesawaran jadi temuan BPK, Nilainya Ratusaj Juta
https://inisial.id/2023/09/21/waduh-proyek-rumdis-bupati-pesawaran-jadi-temuan-bpk-nilainya-ratusan-juta/?utm_source
Anak-anak Sekolah di Bangunan Rapuh, Masa Depan yang Tergadai
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122179998332292384&set=a.122132102288292384&type=3&utm_source
