Tribunlampung.co.id, Bandar lampung – Pemerintah Provinsi lampung menekankan komitmen penguatan penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di seluruh badan publik.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev). keterbukaan informasi pada tahun 2023 yang dilakukan bersama Komisi Informasi (KI) Pusat melalui aplikasi e-Monev.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi lampung Dery Andriansyah mengatakan monev tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi juga mengaudit penyelenggaraan layanan informasi publik dan memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.
“Tujuan monitoring dan evaluasi tidak hanya untuk mengukur kepatuhan, tetapi juga konsistensi layanan informasi dan perbaikan layanan publik modern yang mudah diakses,” kata Dery, Senin (8/12/2025).
Evaluasi yang berlangsung selama 130 hari ini menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Beberapa prestasi yang diraih antara lain 8 OPD Provinsi lampung meraih predikat informatif.
Empat pemerintah kabupaten/kota naik ke kategori Informatif dari tahun sebelumnya.
Instansi vertikal mencatat nilai optimal 100.
Tujuh perguruan tinggi berstatus Informatif, meningkat dari 3 kampus pada tahun lalu.
Empat Bawaslu kabupaten/kota juga masuk dalam kategori Informatif.
Namun, sejumlah badan publik masih menghadapi kendala seperti kurangnya komitmen kepemimpinan, kurangnya insentif terhadap layanan informasi, dan kekhawatiran mengenai dampaknya. keterbukaan informasi.
Selain itu, ekosistem KIP nasional dinilai masih perlu diperkuat.
“Namun ada OPD yang konsisten memberikan informasi sejak tahun 2016, seperti Bappeda lampungdan ini harus menjadi contoh,” tegas Dery.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur lampung Rahmat Mirzani Djausaldidampingi Ketua KI lampung Erizal, Sekda Marindo Kurniawan, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi, dan jajaran Forkopimda lampung.
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)
