Assalamualaikum wr wb
Tabik Pun!
Narasi “Bersih” Versus Realitas Publik
Pesawaran terus menyembunyikan korupsi di balik pencapaian statistik, data kemiskinan menurun, IPM tampil stabil, dan musrenbang bergulir. Namun ritual formal ini menutupi lubang kejahatan publik: dana APBD yang bocor, kebijakan tertutup, dan elite birokrasi yang menikmati sambil rakyat menderita.
Ini bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan gonggongan pembangunan kosmetik yang nyata merugikan rakyat.
Kegagalan Struktural & Sistemik
Belaian Korupsi yang Dimulai dari Infrastruktur Elit
• Rumah dinas Bupati (2022): Audit BPK RI Lampung mencatat kekurangan volume Rp 499 juta, hanya Rp 10 juta dikembalikan. Ini tidak hanya membuktikan ketidakbecusan aparat, tetapi juga prioritas anggaran kepada elit, bukan warga desa.
• 12 Paket JIJ (Jalan, Irigasi, Jaringan): Menguap Rp 3,8 miliar karena kekurangan volume dan spesifikasi buruk. Hanya Rp 735 juta kembali ke kas daerah, sisanya dibiarkan lenyap.
Dana BOS & DAK Disedot
• Tujuh paket proyek Disdikbud (2022): Kekurangan volume mencapai Rp 435 juta, hanya Rp 20 juta dikembalikan.
• Proyek enam ruang SMP (2023): Dilaporkan oleh KAMPUD ke Kejati atas indikasi tender terstruktur, pengondisian, dan spek teknis di luar standar.
Bahan Bakar hingga Randis: Pemborosan yang Terstruktur
• Belanja BBM dan perawatan kendaraan dinas (2022): Rp 725 juta digunakan untuk kendaraan yang dipakai eksternal (ormas, partai) tanpa dokumen perjanjian dan izin resmi. Ini gambaran sistem dimana anggaran publik mendukung elite, bukan pelayanan publik.
Korupsi di Pesawaran bukan insiden sporadik, melainkan budaya sistemik. Yang tersentuh hanya proyek segelintir elit, bukan kepentingan rakyat.
Dampak Sosial dari Pembangunan yang Gagal
Kemiskinan Ekstrem dan Keterbelakangan Lokal
• Kemiskinan Ekstrem Meroket: Data pemerintah daerah dan BPS mencatat, jumlah rumah tangga miskin ekstrem naik dari 14.320 KK (2022) menjadi 23.458 KK (2023), kenaikan 9,2 % dalam setahun. Penyebabnya: pendataan DTKS tak diperbarui, akses bantuan lama, serta infrastruktur desa yang tertinggal.
• Kemiskinan Umum Tinggi: Persentase kemiskinan turun dari 12,89 % menjadi 10,69 % (Maret 2024), namun indikator ini menutupi ketimpangan desa–kota dan fakta bahwa puluhan ribu warga tetap berada di bawah garis kemiskinan.
Pendidikan dan Kesehatan: Dana Salah Tempat
• Dana BOS hilang lewat proyek tak sesuai spesifikasi, meruntuhkan kualitas pendidikan dasar.
• Dana DAK tersedot tanpa menyentuh zona merah, desa terpencil masih minim fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Interaksi Dengan Isu Kekinian
Aktivisme Masyarakat Sipil Didiamkan
• Laporan masyarakat (KAMPUD, LP-KPK) terkait proyek Disdikbud dan PUPR belum diproses Kejati Lampung. Publik menuntut penegakan hukum nyata, bukan labirin birokrasi.
• LP KPK menyoroti perlunya tindakan cepat: “satu pun belum ditindaklanjuti… apakah Kejati lambat atau sengaja dibiarkan?”.
Pandemi & Krisis Ekonomi
• Lonjakan kemiskinan ekstrem juga dipicu pandemi, tetapi respon pemda lebih sibuk dengan data dan proyek jalan kampanye daripada pemenuhan kebutuhan dasar.Digitalisasi dan Transparansi yang Tak Tersentuh
• BPS menyelenggarakan pelatihan data desa (“Desa Cantik”), namun realitas di lapangan berbeda, data desa tak dipakai untuk mendistribusikan bantuan secara adil.
Analisis Kebijakan dan Politisasi Pembangunan
Kebijakan Partisan, Bukan Pro-Rakyat
• APBD dialokasikan untuk proyek besar saat pilkada, program kesejahteraan seperti beasiswa dan UMKM disalurkan timpang, tidak berbasis data.
• Perpres 12/2021 dan Permendagri 19/2016 dilanggar, tetapi aparat berlindung di balik “pengembalian minimal”.
Otoritas Hukum Tersandera Kekuasaan Lokal
• Penegak hukum seperti Kejati dianggap mandul, publik menyaksikan impunitas berlapis, mulai dari grasi, pengalihan wewenang, hingga tuntutan laporan yang non-samar.
Data jadi Alat Legitimasi, Bukan Instrumen
• Pemda mengeklaim capaian statistik untuk menutupi dampak kemiskinan ekstrem. Data jadi legitimasi, bukan acuan program.
Kritik Berbasis Data
• Angka kemiskinan ekstrem: naik 9,2 % dalam setahun.
• Korupsi infrastruktur: Rp 3,8 miliar (JIJ) + Rp 499 juta (Rumdis) + Rp 435 juta (Disdikbud) + Rp 725 juta (BBM/randis).
• Pengembalian minimal: hanya Rp 10 juta, Rp 20 juta, Rp …, ini akting akuntabilitas simbolik.
• Penindakan hukum: nihil, 6 laporan korupsi tak bergerak.
• Penganggaran bantuan sosial: data DTKS usang, 40 % penerima miskin ekstrem tak tercatat.
Semua ini menunjukkan struktur korup elit birokrasi, tanpa kendali hukum nyata, disertai data yang menyesatkan menjadi narasi salah.
Tanggung Jawab Negara atau Ilusi Data?
Pesawaran tidak sedang mendapatkan pembangunan, ia sedang terbelit korupsi terstruktur dan absennya akuntabilitas. Setiap angka kemiskinan turun dibayar mahal rakyat miskin. Setiap proyek jalan rampung di atas kertas, rakyat merana di jalan berlubang.
Jika negara tidak maju bersama rakyat, melainkan atas nama rakyat tapi untuk elit, maka frase “Pembangunan Pesawaran” hanya jargon kosong. Kini saatnya publik bersuara: hentikan budaya korupsi maskapai data, dan bangun Pesawaran yang adil dan berkelanjutan.
Oleh : Mohammad Medani Bahagianda
(Dalom Putegha Jaya Maghga)
Daftar Pustaka & Referensi Resmi
• BPS Kabupaten Pesawaran, persentase kemiskinan ekstrem 2022–2023
https://hatipena.com/artikel-opini/kemiskinan-ekstrem-meningkat-di-pesawaran-darurat-sosial-yang-terabaikan/?utm_source
• BPS Provinsi Lampung, persentase kemiskinan umum dan TPT
• BPK RI Lampung, LHP LKPD Pesawaran 2022: proyek JIJ & Rumdis
https://inisial.id/2023/10/02/miris-temuan-bpk-di-proyek-rumdis-bupati-pesawaran-baru-dikembalikan-rp10-juta/?utm_source
https://www.undercoverchannel.com/2023/10/termasuk-rumdis-bupati-ini-sederet.html?utm_source
• BPK RI LHP Disdikbud 2022: Rp 435 juta temuan
https://inisial.id/2023/10/02/temuan-bpk-rp435-juta-yang-di-setor-ke-disdikbud-pesawaran-10-juta/?utm_source
• BPK RI LHP Pemakaian BBM & Randis 2022
https://clickinfo.co.id/detailpost/bpk-ri-perwakilan-lampung-diduga-ada-pemborosan-anggaran-di-kabupaten-pesawaran-tahun-2022?utm_source
• Kejati Lampung tindak lanjut laporan KAMPUD & LP KPK
https://www.dutapublik.com/kejati-lampung-tindaklanjuti-laporan-dugaan-korupsi-6-proyek-dinas-pendidikan-pesawaran-ta-2023/?utm_source
• Permendagri 19/2016, Perpres 12/2021.
