Assalamualaikum wr wb
Tabik Pun!
Rakyat marah! Bukan sekedar kecewa, tetapi marah besar melihat bagaimana aparat daerah dan DPRD Pesawaran berdansa di atas penderitaan rakyat.
APBD yang mestinya untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru dihabiskan dalam pesta uang haram. APH tinggal diam, tutup mata, dan menutup keran keadilan. Ini bukan kebetulan: korupsi sudah jadi gaya hidup elit daerah!
Proyek jalan kabupaten dan desa dijadikan sarang mark up, penunjukan langsung, dan fiktif. Publik diperdaya dengan data RAB yang mepet anggarannya, tapi realisasi fisik jauh dari standar.
BPK RI temukan indikasi mark up hingga puluhan persen, dan beberapa desa masih lumpur saat hujan, meski sudah difasilitasi dana dari APBD. APBD jadi ladang rampok, bukan pelayanan rakyat!
Dinkbud melaporkan ratusan RKB di desa-desa terpencil, dibangun megah dalam laporan, tapi listrik dan instalasi dasar tak selesai. Ini bukan kecelakaan administratif, ini korupsi sistemik: anggaran cair, sementara visualnya hancur! Data Kementerian Pendidikan seolah jadi kedok formalitas, sementara anak-anak tetap belajar di gelap .
Kementerian Kesehatan Lampung pernah menyoroti pembengkakan ATK dan obat-obatan di daerah. Di Pesawaran, indikasi sama jelas: puskesmas kosong obat, tenaga kosong dokter, tapi anggaran tetap habis dibayar. Pelayanan rakyat dibajak oleh elit birokrasi!
Pesawaran berada di zona longsor tinggi. Dana tanggap seharusnya jadi sangat penting. Faktanya, “desa Zona Merah tetap tidak tertangani”, sementara alokasi di APBD ngalir penuh ke OPD tanpa ada laporan di lapangan . Ini bukan bukti ketidakmampuan, tetapi sabotase untuk rakyat!
BPS mencatat kemiskinan turun dari 15,29% tahun 2019 ke 15,11% 2021, hanya naik 0,18 poin. Tapi data kemiskinan ekstrem meningkat: dari 14.320 KK (2022) menjadi 23.458 KK (2023), kenaikan 9,2% . Ini paradoks ngawur, data dirancang menyesatkan. APBD digoreng elit, rakyat makin jatuh.
DPRD jadi biang mark-up dan penunjukan langsung proyek. Politisi lebih sibuk bagi jabatan dan kontrak proyek daripada kontrol rakyat. Instrumen pengawasan seperti Inspektorat Daerah juga gagal; APH bungkam bahkan saat LSM, seperti KAMPUD, melapor penggunaan anggaran BBM dan pemeliharaan mobil dinas Setda Rp 3,45 miliar. APBD jadi amplop politik kotor, bukan alat pembangunan!
UMKM terdampak hebat. Dana bergulir tak sampai ke pengrajin dan petani, alih-alih jadi kampanye duit tersembunyi. UMKM jadi korban, bukan motor ekonomi rakyat. Ini bukan krisis ekonomi, ini kriminal struktur ekonomi, dengan APBD sebagai alat kontrol oligark dalam diam!
APBD Pesawaran, mulai dari kegiatan rutin, modal, hingga bencana, disedot habis. APH? Mereka hanya berani menjerat kasus kepala desa kecil, sementara kasus besar di DPRD dan Setda tidak disentuh.
Kasus dugaan markup dokumentasi makan minum pejabat yang mencapai Rp 2,7 miliar juga diam tak diselidiki meski UU KIP mewajibkan transparansi.
Setiap pilkada, OPD dan pejabat berlomba alokasi APBD agar pasca terpilih bisa membayar “kembalian”. Elite memanipulasi urusan rakyat menjadi transaksi. Ini bukan demokrasi—ini korporasi politik, di mana elit menentukan tuas pasar anggaran. Rakyat hanya menjadi data statistik di BPS.
Korupsi di Pesawaran bukan koleksi insiden, ini institusi korupsi! Infrastruktur kosong samping jalan rusak, sekolah tanpa listrik, puskesmas tanpa obat, desa longsor tetap akut, kemiskinan memuncak. Data dikurangi, statistik dimanipulasi.
DPRD dan pejabat memanen APBD, APH membiarkan kejahatan ini berlangsung. Ini bukan kesalahan teknis, ini tindakan kriminal publik dengan korban warga miskin.
Jika ini dibiarkan, maka masa depan Pesawaran akan dirampas oleh generasi politisi dan birokrat korup yang menggila. Pesta uang haram bukan hanya di kantor, tetapi di dada rakyat yang merdeka namun miskin oleh elitnya sendiri!
Oleh : Mohammad Medani Bahagianda
(Dalom Putegha Jaya Maghga)
Google Drive Link
https://docs.google.com/document/d/12b1OnBH8ZncU44QUv0R_KR0cGDAiIqkQ/edit?usp=sharing&ouid=112280388234304416044&rtpof=true&sd=true
