TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung menggelar Acara Sinergi Kemitraan Multipihak untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Provinsi Lampung di Hotel Santika Premiere Lampung, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat kolaborasi dalam percepatan pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.
Dr.Eng. Fritz Akhmad Nuzir, Direktur SDGs Center Universitas Bandarlampung (UBL), hadir sebagai narasumber dan menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya kolaborasi multipihak dalam mendukung implementasi SDGs.
Ia menegaskan, pencapaian TPB/SDGs tidak bisa hanya bergantung pada peran pemerintah, namun memerlukan keterlibatan aktif aktor non-pemerintah, khususnya komunitas dan organisasi masyarakat sipil yang mempunyai kedekatan langsung dengan isu-isu di tingkat lokal.
Berdasarkan hasil kajian dan pendampingan yang dilakukan oleh UBL SDGs Center di Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan Kabupaten Pringsewu, ditemukan sejumlah permasalahan utama dalam konteks SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan).
Baca juga: Program Studi Magister Ilmu Administrasi UBL Kini Terakreditasi Unggul LAMSPAK
Baca juga: Mahasiswa Arsitektur UBL dapat mengikuti pertukaran pelajar ke Jepang
Permasalahan tersebut antara lain lemahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya akses ekonomi dan pemberdayaan kelompok rentan, serta belum memadainya layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, sistem drainase, dan pengelolaan banjir.
“Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan perlu didasarkan pada realitas dan aspirasi masyarakat,” kata Dr. Fritz.
Lebih lanjut Dr. Fritz merekomendasikan tiga langkah strategis untuk memperkuat ekosistem kolaborasi SDGs di Provinsi Lampung, yaitu:
1. Pembentukan Forum Kolaborasi Multipihak yang berkelanjutan dan operasional, yang diprakarsai melalui MSP KEM11LAU;
2. Pengembangan Platform Data Kolaboratif RAD SDGs yang memungkinkan perguruan tinggi dan masyarakat berkontribusi dalam proses perencanaan dan pemantauan; maupun
3. Pengembangan Daerah Percontohan SDG 11 sebagai model pembelajaran bersama yang dapat direplikasi di daerah lain.
“Masyarakat tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima manfaat. Merekalah yang menjadi penggerak utama. Kolaborasi sejatinya tidak dimulai dari proyek, namun dari kepercayaan dan kesetaraan peran,” tegas Dr. Fritz.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat dan media massa untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
Pusat SDGs UBL aktif melakukan penelitian terapan, pendampingan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, dan membangun jaringan kolaborasi multipihak untuk mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung dan Indonesia.
(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)
